MAKALAH LANDASAN HUKUM DALAM
PRAKTEK PROFESI
Pada
praktik kesehatan modern, termasuk juga praktik kebidanan, dapat ditemukan
bahwa meskipun tenaga kesehatan (nakes) didukung / dilindungi oleh hukum, yang
telah diupayakan oleh organisasi profesi sehingga setiap organisasi profesi di
bidang kesehatan mempunyai payung hukum, namun pada kenyataannya nakes
dilindungi oleh hukum, tetapi juga dilain pihak atau pada kesempatan yang sama
/ berbeda dapat juga didesak oleh hukum
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang.................................................................................................. 1
B.
Rumusan Masalah ............................................................................................ 1
C.
Tujuan Penulisan............................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A.
Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan/
Praktek Bidan Dan Kode Etik 3
B.
Hak - Hak Klien Dan Persetujuannya
Untuk Bertindak................................... 7
C.
Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Bidan
Dalam Praktek Bidan ............ 9
D.
Standar Praktek Kebidanan ........................................................................... 12
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan..................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 18
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Hukum,
etika dan kesehatan reproduksi telah di eksplorasi secara luas sejak
bertahun-tahun yang lalu adalah bukti dimana masyarakat terus menerus
membutuhkan dan menuntut layanan yang professional dan memuaskan. Dilaporkan
bahwa ada saat dimana ketiga unsur tersebut dapat bekerja secara bersama-sama
yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi posisi yang lain, sebaliknya ada
saat dimana ada celah diantara dua hal yang berkahir buntu atau tidak ada jalan
keluarnya.1
Pada
praktik kesehatan modern, termasuk juga praktik kebidanan, dapat ditemukan
bahwa meskipun tenaga kesehatan (nakes) didukung / dilindungi oleh hukum, yang
telah diupayakan oleh organisasi profesi sehingga setiap organisasi profesi di
bidang kesehatan mempunyai payung hukum, namun pada kenyataannya nakes
dilindungi oleh hukum, tetapi juga dilain pihak atau pada kesempatan yang sama
/ berbeda dapat juga didesak oleh hukum.
Ketakutan
terhadap proses pengadilan tampaknya menjadi prinsip acuan praktik modern.
Manajemen risiko dan pengaturan klinis berada di urutan atas di sebagian besar
agenda layanan kesehatan. Alasan utama hal ini terjadi adalah perbaikan praktik
klinik dan pembentukan standar umum. Keterlibatan bidan dalam inisiasi tersebut
merupakan hal yang penting jika kolaborasi dan kerjasama antar disiplin ingin
ditingkatkan.1 Jadi, semua bidan seharusnya memahami dengan baik hukum
yang berhubungan dengan praktik kebidanan, sehingga dapat melakukan praktik
kebidanan dengan aman.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana aspek hukum dan
keterkaitannya dengan pelayanan/ praktek bidan dan kode etik?
2.
Apa saja hak - hak klien dan
persetujuannya untuk bertindak?
3.
Apa saja tanggung jawab dan tanggung
gugat bidan dalam praktek bidan?
4.
Bagaimana standar praktek kebidanan?
C.
Tujuan Penulisan
1.
Untuk mengetahui aspek hukum dan
keterkaitannya dengan pelayanan/ praktek bidan dan kode etik
2.
Untuk mengetahui hak - hak klien dan
persetujuannya untuk bertindak
3.
Untuk mengetahui tanggung jawab dan
tanggung gugat bidan dalam praktek bidan
4.
Untuk mengetahui standar praktek
kebidanan
BAB II
PEMBAHASAN
A. ASPEK
HUKUM DAN KETERKAITANNYA DENGAN PELAYANAN/ PRAKTEK BIDAN DAN KODE ETIK
Bidan
merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi.
Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI No.
369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Berbagai
defenisi dalam pelayanan kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan,
falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar
praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia.
1.
Pelayanan Kebidanan
Adalah seluruh tugas yang menjadi
tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang
bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan
keluarga dan masyarakat.
2.
Falsafah Kebidanan
a. Sebagai
bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup pancasila, seorang bidan
menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia
adalah makhluk bio psiko sosio kultural dan spiritual yang unik
b. Manusia
terdiri dari pria dan wanita yang kemudian kedua jenis individu itu berpasangan
menikah membentuk keluarga yang mempunyai anak
c. Bidan
berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan budaya
d. Persalinan
adalah satu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelolah
dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal
e. Setiap
individu berhak untuk dilahirkan secara sehat untuk itu maka setiap wanita usia
subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya behak mendapatkan pelayanan yang
berkualitas
f. Pengalaman
melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan
persiapan
g. Kesehatan
ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan dan pelayanan
kesehatan
3.
Paradigma Kebidanan
Kebidanan dalam bekerja
memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma berupa pandangan terhadap
manusia/wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.
a. Wanita
Wanita/ manusia adalah makhluk
biopsiko sosial kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan
dasar yang bemacam-macam sesual dengan tingkat perkembangannya.
b. Lingkungan
Lingkungan merupakan semua yang ada
di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan
aktifitasnya.
c.
Perilaku
Perilaku merupakan hasil dari
berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud
dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan.
d. Pelayanan kebidanan
Pelayanan kebidanan merupakan bagian
integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan
keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
e. Keturunan
Kualitas manusia diantaranya
ditentukan oleh keturunan. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat.
Hal ini menyangkut penyiapan wanita sebelum perkawinan, masa kehamilan, masa
kelahiran dan masa nifas.
4.
Lingkup Praktek Kebidanan
Lingkup prakek kebidanan yang
digunakan meliputi asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri
dan wanita desa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti
bidan membeirkan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita
selama masa hamil, bersalin dan nifas.
5.
Standar Praktek Kebidanan
Standar I : Metode
asuhan
Metode
asuhan meliputi : pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan pelaksanaan,
evaluasi dan dokumentasi.
Standar II : Pengkajian
Pengumpulan
data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan.
Standar III : Diagnosa
kebidanan
Diagnosa
kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.
Standar IV : Rencana
asuhan
Rencana
asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.
Standar
V : Tindakan
Tindakan
kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien.
Standar VI : Partisipasi
klien
Tindakan
kebidanan dilaksanakan bersama-sama/ partisipasi klien dan keluarga dalam
rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Standar VII :
Pengawasan
Monitor/pengawasan
terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui
perkembangan klien.
Standar VII : Evaluasi
Evaluasi
asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan
yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan.
Standar IX :
Dokumentasi
Asuhan
kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan
yang diberikan.
6.
Kode Etik Bidan Di Indonesia
Terwujudnya kode etik ini
merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk
memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim
kesehatan demi terciptanya cita-cita pembangunan nasional di bidan kesehatan
pada umumnya, KIA/KB dan kesehatan keluarga.
Sesuai dengan wewenang dan
peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan
pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan
profesional. Bidan senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang
komprehensif.
Pekerjaan yang dilakukan oleh
bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu
naik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktek
kebidanan jgua terikat oleh suatu etika profesi.
Etika adalah peraturan tentang
tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak
baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi.
Hukum adalah perkumpulan
peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang timbal balik dan mengatur
apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bidan berupaya semaksimal
mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien
datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka
keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian.
Perjanjian adalah ikatan
antara 1 orang dengan orang lain atau lebih yang selalu menimbulkan hak dan
kewajiban timbal balik.
Hukum
kesehatan merupakan keseluruhan aturan hukum menurut Prof. H. J.J. Leenen
adalah :
1. Langsung berhubungan dengan pemeliharaan
kesehatan
2. Merupakan penerapan hukum perdata, pidana dan
hukum administrasi negara dalam kaitan dengan pemeliharaan kesehatan
3. Bersumber dari hukum otonom yang berlaku untuk
kalangan tertentu saja, hukum kebiasaan, yurisprudensi, aturan-aturan
internasional, ilmu pengetahuan dan literatur yang ada kaitannya dengan pemeliharaan
kesehatan
7.
Kode Etik
Kode etik suatu profesi adalah berupa
norma-norma yang harus diindahkan oleh
setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya
dan dalam hidupnya di masyarakat.
Tujuan
Kode Etik
1.
Untuk menjunjung tinggi martabat dan profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah
image dari pihak luar/ masyarakat mencegah orang luar memandang remeh suatu
profesi.
2.
Untuk menjaga dan memelihara
kesejahteraan para anggota
Kesejahteraan materill dan spritual (mental)
3.
Untuk meningkatkan pengabdian para
anggota profesi
4.
Untuk meningkatkan mutu profesi
B. HAK - HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA
UNTUK BERTINDAK
1.
Hak
Pasien Dan Persetujuannya
Hak
pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk klien
:
·
Pasien
berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan yang berlaku
di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
·
Pasien
berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
·
Pasien
berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa
diskriminasi.
·
Pasien
berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
·
Pasien
berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan
bayinya yaitu baru dilahirkan.
·
Pasien
berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama proses persalinan
berlangsung.
·
Pasien
berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
·
Pasien
berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan
pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
·
Pasien
berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di rumah sakit
tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang dirawat.
·
Pasien
berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya.
·
Pasien
berhak mendapat informasi yang meliputi :
a.
Prognos
b.
Penyakit
yang diderita
c.
Tindakan
kebidanan yang akan dilakukand. Alternatif therapi lainnya perkiraan biaya
pengobatan
·
Pasien
berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh
dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya
·
Pasien
berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri
pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh
informasi yang jelas tentang penyakitnya.
·
Pasien
berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
·
Pasien
behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya selama itu tidak
mengganggu pasien yang lainnya.
·
Pasien
berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah
sakit.
·
Pasien
berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritiual.
·
Pasien
berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal praktek.
2.
Kewajiban
Pasien
·
Pasien
dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib
rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
·
Pasien
berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang
merawatnya.
·
Pasien
/ penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan
rumah sakit/ institusi pelayanan kesehatan, doker, bidan dan perawat.
·
Pasien
dn atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian
yang telah dibuatnya.
C. TANGGUNG
JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT BIDAN DALAM PRAKTEK BIDAN
1. Tanggung Jawab Dalam Praktek Kebidanan
1)
Tanggung jawab bidan terhadap klien dan
masyarakat
a.
Setiap bidan senantiasa menjungjung
tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas
pengabdiannya.
b.
Setiap bidan dalam menjalankan tugas
profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan
memelihara citra bidan.
c.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
d.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat.
e.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya
senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan
identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang
dimilikinya.
f.
Setiap bidan senantiasa menciptakan
suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.
2)
Tanggung jawab
bidan terhadap tugasnya
a.
Setiap bidan senantiasa pelayanan
paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan
profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
b.
Setiap bidan berhak memberikan
pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya
termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.
c.
Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan,
keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh
pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.
3)
Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga
kesehatan lainnya
1.
Setiap bidan harus menjalin hubungan
dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
2.
Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya
harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun lainnya
4)
Tanggung jawab
bidan terhadap profesinya
1.
Setiap bidan harus menjaga nama baik dan
menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi
dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
2.
Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan
diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK.
3.
Setiap bidan senantiasa berperans serta
dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu
dan citra profesinya.
5)
Tanggung jawab
bidan terhadap pemerintah
a.
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya,
senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan
khususnya dalam KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat
b.
Setiap bidan melalui profesinya
berpatisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk
meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga
2.
Tanggung Gugat Dalam Praktek
Kebidanan
Tanggung gugat terjadi karena beberapa hal :
1.
Mal episiensi, keputusan yang diambil
merugikan pasien
2.
Mal praktek/ lalai :
Gagal melakukan tugas
Tidak
melaksanakan tugas sesuai dengan standar
Melakukan
kegiatan yang mencederai klien
Klien cedera
karena kegagalan melaksanakan tugas
3.
Mal praktek terjadi karena :
Ceroboh
Lupa
Gagal mengkomunikasikan
Bidan sebagai petugas kesehatan
sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering
masalah dapat diselesaikan dengan hukum tetapi belum dapat diselesaikan
berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik.
·
Contoh kasus :
Di
sebuah desa terpencil seorang ibu mengalami perdarahan post partum telah
melahirkan bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan
suntikan utero tonika, bila ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang
menyangkut dirinya maka bidan bisa saja memberikan suntikan jika kemauan pasien
tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah yang rumit lagi.
Bila
terjadi perdarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk merujuk pasien
dan yang lebih fatal lagi bila pasien akhirnya meninggal akibat perdarahan
dalam hal ini bidan dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun
bidan harus memaksa pasiennya untuk disuntik mungkin itu keputusan yang terbaik
untuk.
D.
STANDAR
PRAKTEK KEBIDANAN
1.
Pengertian
Standar Pelayanan Kebidanan
(SPK) adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu
dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar
pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem
pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).
2.
Standar
praktek kebidanan
Ø Standar
I : Metode asuhan
Asuhan kebidanan dilaksanakan
dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah yaitu pengumpulan data dan
analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan
dokumentasi.
Definisi Operasional :
a.
Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
b.
Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana
format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.
Ø Standar
II : Pengkajian
Pengumpulan
data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Definisi Operasional :
a.
Ada format pengumpulan data
b.
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis terfokus yang meliputi data :
1)
Demografi identitas klien
2)
Riwayat penyakit terdahulu
3)
Riwayat kesehatan reproduksi
4)
Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
5)
Analisis data
c.
Data dikumpulkan dari :
1)
Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
2)
Tenaga kesehatan
3)
Individu dalam lingkungan terdekat
d.
Data diperoleh dengan cara :
1)
Wawancara
2)
Observasi
3)
Pemeriksaan fisik
4)
Pemeriksaan penunjang
Ø Standar
III : Diagnosa kebidanan
Diagnosa
kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.
Definisi Operasional :
a.
Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien /
suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan
wewenang bidan dan kebutuhan klien.
b.
Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistematis mengarah pada
asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien
Ø Standar
IV : Rencana asuhan
Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa
kebidanan
Definisi Operasional :
a.
Ada format rencana asuhan kebidanan
b.
Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan
evaluasi
Ø Standar
V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan
klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien
Definisi Operasional :
a.
Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
b.
Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi
c.
Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien
d.
Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan
atau tugas kolaborasi
e.
Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika
kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
f.
Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia
Ø Standar
VI : Partisipasi klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama / partisipasi klien dan keluarga
dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Definisi Operasional :
a.
Klien / keluarga mendapatkan informasi tentang :
1) Status kesehatan saat ini
2) Rencana tindakan yang akan
dilaksanakan
3) Peranan klien / keluarga
dalam tindakan kebidanan
4) Peranan petugas kesehatan
dalam tindakan kebidanan
5) Sumber-sumber yang dapat
dimanfaatkan
b.
Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan
Ø Standar
VII : Pengawasan
Monitor / pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan
tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.
Definisi Operasional :
a.
Adanya format pengawasan klien
b.
Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan
perkembangan klien
c.
Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan
Ø Standar
VIII : Evaluasi
Evaluasi
asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan
yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
a.
Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. Klien sesuai
dengan standar ukuran yang telah ditetapkan
b.
Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
c.
Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
Ø Standar
IX : Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan
kebidanan yang diberikan
Definisi Operasional :
a.
Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
b.
Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung
jawab
c.
Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bidan merupakan suatu profesi yang
selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang
terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI No. 369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi
mengenai latar belakang kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan.
Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma
kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan, dan kode etik
bidan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Bertens K.
Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2005.
Kistanto NH,
Lestari N, Subekti S, editors. Pengantar Etika. Jakarta: Universitas Terbuka;
2014.
Kriyantono R,
editor. Hukum dan Etika. Malang: Universitas Brawijaya; 2012.
Moral, etika,
dan hukum; Implikasi etis dari teknologi informasi dan komunikasi. Jurnal
Iqra’. 2012;6(1):9-18.
Wahyuningsih HP,
Zein AY. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
Comments
Post a Comment